BANJARAN, SUNDA POS – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di GOR Olahraga Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat, perwakilan kepala desa, serta jajaran struktural Partai NasDem mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Ranting Desa (DPRT) se-Kecamatan Arjasari dan Banjaran.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas komunikasi dan koordinasi antara wakil rakyat, unsur pemerintahan desa, serta elemen masyarakat dalam memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Tia Fitriani menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sebagai salah satu fungsi konstitusional DPRD. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah, tetapi juga menyangkut sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Selain itu, komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat perlu terus diperkuat. Hal tersebut penting agar berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat disampaikan, ditindaklanjuti, serta menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan para peserta dapat memahami peran dan fungsi pengawasan DPRD sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Tia Fitriani juga menekankan bahwa aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pengawasan. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, berbagai kebutuhan dan persoalan di tingkat desa dapat menjadi masukan dalam memperjuangkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan berlangsung dalam suasana komunikasi dan silaturahmi, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat koordinasi antara jajaran struktural Partai NasDem di wilayah Arjasari dan Banjaran dengan berbagai unsur pemerintahan serta masyarakat.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 tersebut, diharapkan fungsi pengawasan DPRD dapat terus berjalan secara optimal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(red)







Komentar