Tia Fitriani Turun ke Masyarakat, Kawal Penyelenggaraan Pemerintahan 2026 di Kabupaten Bandung

KABUPATEN BANDUNG, SUNDAPOS.COM– Komitmen dalam mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat terus ditunjukkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026, Tia Fitriani hadir langsung di tengah masyarakat Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, pada 6–7 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus sebagai sarana untuk melihat lebih dekat berbagai persoalan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat di daerah.

Kehadiran Tia Fitriani disambut dengan suasana penuh keakraban. Ia berkesempatan bertemu, berdialog, serta berkumpul bersama sejumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Antusiasme masyarakat menjadi gambaran pentingnya komunikasi langsung antara wakil rakyat dan warga.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD tidak hanya bertugas memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Lebih dari itu, pengawasan juga diperlukan untuk melihat sejauh mana kebijakan dan program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, berbagai masukan dari masyarakat menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Sebab, kondisi dan kebutuhan di lapangan sering kali memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Pengawasan Bukan Sekadar Formalitas

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Fungsi tersebut menjadi bentuk tanggung jawab lembaga legislatif dalam mengawal jalannya roda pemerintahan agar tetap berada pada koridor aturan, transparansi, dan kepentingan publik.

Tia Fitriani memandang bahwa keterlibatan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengawasan. Aspirasi, kritik, maupun berbagai persoalan yang disampaikan warga merupakan informasi penting bagi anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Terlebih, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung, dirinya memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal berbagai kebijakan dan program pemerintah agar pelaksanaannya selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan pengawasan di Desa Sukamenak ini juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan di lingkungan masyarakat diharapkan dapat teridentifikasi dan menjadi perhatian dalam pembahasan maupun pengawasan kebijakan di tingkat provinsi.

Dorong Pemerintahan yang Transparan dan Berpihak kepada Rakyat

Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program yang direncanakan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana program tersebut dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Karena itu, transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta partisipasi publik harus menjadi bagian utama dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat juga perlu terus diperkuat. Pemerintah membutuhkan masukan dari masyarakat, sementara DPRD memiliki peran strategis untuk mengawal agar kebijakan yang dijalankan tetap mengutamakan kepentingan publik.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bandung, diharapkan berbagai aspirasi dan kondisi faktual yang berkembang di masyarakat dapat menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Kehadiran wakil rakyat secara langsung di tengah masyarakat menjadi pengingat bahwa fungsi pengawasan bukan semata-mata menjalankan kewajiban kelembagaan, melainkan juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, kegiatan selama dua hari di Desa Sukamenak tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan legislatif, membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, responsif, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. (red)